| Kinerja Lembaga besar seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim sulit terlepas dari peranan media daerah dengan beragam fungsi antara lain kontrol tugas sebagai lembaga politis pengemban nurani rakyat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Hj Encik Widyani mengaku hubungan kemitraan antara lembaga legislatif serta media daerah tidak terlepas dan berakitan erat, saling mendukung dengan kewenangan, fungsi dan tugas dari dua lembaga tersebut, Legislatif serta media berada pada dua sisi dengan dua fungsi sama yakni lembaga kontrol, namun kontrol lemaga media lebih luas bisa menyentuh semua lini kehidupan,kata Encik. |
| Read more... |
Menu Utama
Login Form
AddThis
DPRD Kaltim - Halaman Utama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« StartPrev12345678910NextEnd » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 of 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMARINDA. Alokasi Anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan tidak memberikan jaminan Kaltim bebas dari pungutan.Demikian sama menimpa murid Pendidikan Usia Dini (PAUD).
SAMARINDA.Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Masitah S.Sos menilai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan masih perlu diperkuat dan dipertegas melalui Peraturan Daerah (Perda) dengan memberikan sanksi perusahaan nakal yang tidak memberi THR ke pekerja.
SAMARINDA.Anggota DPRD Kaltim Saifuddin DJ mengakui, besarnya manfaat anggota dewan ketika melaksanakan reses. Melalui reses aspirasi masyarakat serta konstituen terserap secara langsung.Saifuddin diwawancarai via telepon Rabu (25/8) mengatakan serapan langsung kelapangan itu ia rasakan saat mengelar temu pendapat dengan warga Bontang.
SAMARINDA. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Siti Qomariah menghimbau seluruh Pemerintah kabupeten/kota di Kaltim mulai mengintensifkan razia makanan dan minuman terlebih jelang lebaran Idul Fitri.
SAMARINDA. Merokok bakal dilarang dilakukan bagi anggota dewan terlebih saat mengikuti rapat baik dengan rapat internal maupun rapat paripurna.Larangan merokok bagi anggota dewan dalam rapat tersebut masuk dalam rancangan pasal Kode Etik Dewan yang kini sedang dikaji oleh Pansus Kode Etik.
Statistik
 | Hari ini | 156 |
 | Kemarin | 319 |
 | Minggu ini | 1073 |
 | Minggu lalu | 2061 |
 | Bulan ini | 2265 |
 | Bulan Lalu | 8469 |
 | Semua | 118585 |
Online (20 minutes ago): 10
IP Anda: 38.107.191.86
,
Today: Sep 08, 2010
IP Anda: 38.107.191.86
,
Today: Sep 08, 2010
Kalender
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
