| Belasan massa tergabung dalam LSM Forum Pelangi Kaltim (23/9) mengelar orasi di depan gedung DPRD Kaltim. Mereka menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU-P).Jika disahkan pemerintah dinilai telah gagal melihara keragaman etni di Indonesia. |
| Read more... |
DPRD Kaltim - Halaman Utama
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« StartPrev12345678910NextEnd » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 6 of 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik









![]() | Hari ini | 156 |
![]() | Kemarin | 319 |
![]() | Minggu ini | 1073 |
![]() | Minggu lalu | 2061 |
![]() | Bulan ini | 2265 |
![]() | Bulan Lalu | 8469 |
![]() | Semua | 118585 |
Online (20 minutes ago): 10
IP Anda: 38.107.191.85
,
Today: Sep 08, 2010
IP Anda: 38.107.191.85
,
Today: Sep 08, 2010
Kalender
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




SAMARINDA. Selasa (24/8) hingga Sabtu (28/8) 55 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim melakukan reses ke daerah pemilihan dimana anggota dewan itu terpilih.
SAMARINDA.Berbagai potensi dimiliki Kaltim hingga kini dinilai belum bisa tergarap serta termanfaatkan secara maksimal.Kekurangmanfataan itu cukup merugikan bagi Kaltim yang kini tengah berusaha membangun dalam berbagai bidang.
SAMARINDA.Instruksi Polisi Daerah (Polda) Kaltim kepada seluruh Polisi Resor (Polres) serta Polisi Kota Besar (Poltabes) se Kaltim memberikan pengamanan ekstra terhadap nasabah serta bank memperoleh dukungan Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Rakhmat Majid Gani
SAMARINDA. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Leliyanti Ilyas berharap berharap agar status Rintihan Sekolah Bertarap Internasional (RSBI) yang saat ini disandang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 tetap dipertahankan.
SAMARINDA.Wakil ketua Pansus Kode Etik DPRD Kaltim Pdt.Yefta Berto mengatakan pasal tentang kedisiplinan dalam waktu dekat akan dibahas oleh pansus.Pasal tersebut dibahas demi tujuan mempermudah usaha menegakan harkat dan martabat anggota dewan.





