Samarinda.Komisi  II  DPRD  Kaltim  mencari celah  serta  peluang   membahas  rencana  penyusunan   rancangan  peraturan daerah (raperda) tentang    tata  niaga   niaga   sawit . Rencana   mencoba  mencari   celah    membahas  raperda  sawit  tersebut  diungkapkan  Anggota   Komisi  II  DPRD  Kaltim  Siti  Qomariyah .
Bagi  dia   meski   masih sebatas    mencari celah   belum  secara    rill    bisa  terealisasi, tetapi bisa  melihat   betapa besar `potensi  luas lahan   sawit  serta      jumlah perusahaan sawit beropersi di Kaltim,”Potensi   besar  itu  tentu perlu didukung dengan  aturan  berbentuk perda.Dan saya  beranggapan   semua  bisa   terakomodir  dalam perda,”ucap Siti  Qomariyah.
Tutur   Siti Qomariyah  mengatakan perekonomian sektor ilir di Kaltim  dari usaha  kelapa sawit telah maju dan berkembang selama lima tahun terakhir.
Ia melihat  daerah   sebagai  tempat  usaha    usaha   perkebunan  kelapa sawit  masih  sebatas  merasakan  dampak  serapan tenaga  kerja.
Sementara   dari  sudut  tata niaga   terkait  dengan pendapatan  serta  pemasukan bagi daerah, belum  bisa terakomodir  dengan baik,”Karena   hal itu   tidak menutup kemungkinan  melakukan   usulan untuk membuat raperda   sawit,”tegas  Siti Qomariyah.
Meski      masih berbentuk usulan   sementara   basis    percontohan bagi pembentukan raperda sawit tersebut   belum ada  di Indonesia,  Siti Qomariyah mengaku dan optimis   dapat   merencanakan  secara baik pembuatan raperda  tentang sawit.
Guna  melakukan efektifitas tersebut   Qomariyah mengaku   bersama  Komisi  II   DPRD  Kaltim     tengah merencanakan pembahasan internal memantapkan  rencana tersebut.
Bentuk     pematangan tersebut adalah memformulakan semua   hasil  kunjungan ke luar daerah sebagai   bahan   pembuatan rancangan perda.
Tegas  Qomariah meski berat   dan  belum memiliki kiblat, tetapi  ia menyakini usulan ini     akan memberikan efek  kuat terhadap    peningkatan pendapatan    dari sektor    perkebunan sawit.
Sedikit membuka  isi   raperda  tersebut,  Qomariyah mengatakan, dalam  raperda  itu  akan diatur standar  harga     Tandan  Buah Segar (TBS)  sawit   mulai kualitas  tinggi ,sedang hingga rendah,”Didalam penetapan  ini   tersangkut  pula   penetapan pajak   penjualan  per TBS,”jelas   Qomariyah.
Didalam  raperda    tutur   dia     diatur  pula  tentang   Corporate Social Responsibility (CSR)  perusahaan  kepada   masyarakat disekitar areal produksi.