Samarinda.Anggota Komisi I DPRD Kaltim Gunawarman menilai keliru kiranya Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak membatalkan moratorium tambang dengan dalih lebih banyak merugikan ekonomi daerah ini.

“Apapaun namanya saya nilai kurang tepat jika moratorium tersebut dibatalkan hanya masalah sepele yakni takut ekonomi terganggu,”kata Gunawarman.

Ia menuturkan harusnya kebijakan moratorium itu tidak dibatalkan tetapi lebih pada upaya memperbaiki sistem dengan melakukan klasifikasi usaha sektor pertambangan.

Gunawarman mengaku jika bukan langkah tepat juka melakukan moratorium terhadap semua jasa sektor usaha pertambagan,”Jika itu benar tidak boleh semua di moratorium .Jika itu dilakukan tentu membawa dampak besar bagi daerah,”ucap Gunawarman.

Dia mengatakan lebih setuju jika dan bijak untuk melakukan penghentian sementara usaha sektor pertambangan baru mulai usaha pertambangan mengantongi ijin Kuasa Penambangan (KP) hingga tambang mengantongi ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B.)

Sementara dari sisi lain, nilai Gunawarman, pemerintah tidak sigap dan respon terhadap berbagai persoalan terutama dibidang perekonomian sektor ulu yakni pertambangan yang saat ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak karena banyak terdapat pelanggaran.

Ancaman yang dimaksud adalah bencana lingkungan timbul akibat tidak teraturnya wilayah tambang yang saat ini bahkan ekploitasi dilakukan tidak jauh dari pemukiman penduduk, kalau apa yang menjadi kekawatiran selama ini terjadi maka masyarakatlah pihak paling dirugikan.

Pemerintah, kata dia, seharusnya dapat mengambil langkah-langkah kongkrit dalam upaya penyelamatan aset daerah, bayangkan saja daerah Tahura Bukit Suharto yang jelas-jelas hutan lindung kemungkinan besar menjadi salah satu wilayah ekploitasi tambang ini bukti besarnya faktor kepentingan kelompok dan jangan sampai Kaltim menjadi sapi perah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab” harap Gunawarman.