Samarinda.Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim Raperda Tentang Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Pendidikan merencanakan melakukan studi banding ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  23   hingga 25 Februari 2010 mendatang. Rencana  melakukan studi banding itu  dibenarkan Ali Hamdi  Ketua Pansus  mengatakan  studi banding tersebut dinilai penting sebagai bahan materi masukan untuk maksimalisasi   rancangan  draf raperda  tersebut.“ Ini studi banding kami yang pertama.Tujuan kami ingin ada masukan dari pihak yang lebih berkompeten dan berpengalaman dibidang tersebut sehingga nantinya raperda yang dihasilkan dapat benar-benar tepat sasaran sesuai dengan amanat udang-undang dasar dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan”ucap Ali Hamdi.
Dipilihnya DKI Jakarta sebut Ali Hamdi karena  provinsi tersebut  lebih dahulu menerapkan peraturan daerah terkait dengan pendidikan.
Kaltim, kata dia,  belum memiliki sebuah raperda pendidikan yang membahas spesifik sehingga   cukup  menyulitkan  pembangunan  pendidikan  daerah ini.
Ia mencontohkan seperti pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen  dilandasi oleh Memorandum Understanding (MoU)  bukan   dalam bentuk perda.“ MoU itu bukan menjadi dasar hukum yang kuat sebab apabila nanti ganti gubernur maka MoU itu tentu saja bisa dicabut sehingga apabila nantinya menjadi perda maka kita mempunyai payung hukum yang kuat atau dengan kata lain walaupun pergantian kepala daerah aturan itu tetap berlaku”ucap dia.
Ia mengaku  harusnya  kini   alokasi   anggaran  pendidikan sebesar   20 persen itu   dievaluasi sehingga  diperoleh  pencapian target itu,”Dengan perda  kelak  tidak cuma mengalokasikan  anggaran saja tetapi juga  bisa melakukan evaluasi  terhadap pemanfaatan  dana”tegas Ali Hamdi.