Samarinda.Rencana  kenaikan   produksi batu bara  Kaltim Prima  Coal  (KPC)   dari    43  juta    metrik ton  produksi  2009  menjadi   45  juta   metrik ton tidak berjalan  secara  mulus.Kendati  rencana kenaikan   produksi tersebut  memperoleh  signal   positif  dari  pemerintah provinsi, tetapi tidak demikian dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Kaltim.

”Meski ada    signal  dari pemrov  namun tidak  bagi dewan.Meski belum ada  putusan resmi dari   dewan, namun  kenaikan itu    saya  nilai belum  pantas dilakukan.Mengapa saya katakana demikian???karena  apabila  produksi   naik maka   harus   ada  kompensasi yang jelas    dari kenaikan tersebut,”sebut   Anggota  Komisi  II  DPRD  Kaltim Hj Siti  Qomariyah.
Tegas   Siti  Qomariyah   bagi  dia  tidak ada  keuntungan  besar  bagi Kaltim   jika  permohonan kenaikan produksi batu bara tersebut  dikabulkan.
Ia mengungkapkan  dampak kerugian ekonomi serta   kerugiaan  ekologi    dirasakan   oleh  Kaltim.
Disamping   itu,  ia mengaku, lalu mempertanyakan  pembayaran   Bumi  Resources (BR)  senilai Rp 280 milyar   kepada  Kaltim sebagai kompensasi  menerima   divestasi  51 persen  saham  PT Kaltim Prima  Coal (KPC).
Dengan merujuk berbagai macam persoalan antara KPC dengan Kaltim secara keseluruhan maka pemprov sebut Siti  harus   mempertimbangan sebelum  memutuskan menerima  permohonan kenaikan    produksi batu bara   KPC.
Terhadap  putusan  dari   pemrov   tersebut  Anggota Fraksi PAN itu mengutarakan   lebih dahulu berunding dengan   dewan  sebelum mengambil putusan,“ Saya yakin gubernur tidak akan mengambil langkah-langkah yang akan berdampak kepada kerugian daerah, dan kami juga percaya  pemrov akan melibatkan dewan  membahas  masalah ini,”harap  Siti  Qomariyah.