Samarinda.Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan DPRD Kaltim  akan melakukan kunjungan kerja ke 14 kabupaten dan kota se Kaltim  menyerap aspirasi . Meski   sebatas rencana  dan belum  bisa memberikan  tangal keberangkatan,  Ali Hamdi, Ketua   Pansus   Raperda Pendidikan   mengatakan,  kunjungan kerja kedaerah-daerah tersebut dimaksudkan guna memperkaya wawasan  merumuskan isi raperda sehingga  hasil  produk  raperda lebih   maksimal.
Ali Hamdi mengaku  kunker pansus ke daerah  lebih  dahulu  disesuaikan dengan jadwal kegiatan  hasil penetapan   Badan Muasyawarah.“ Hingga  9 Maret kedepan para pejabat masih banyak yang sibuk terkait dengan kunjungan kerja Gubernur Kaltim ke Utara Kaltim   dan  jika   dipaksakan tentu  tidak akan maksimal. Oleh sebab itu maka kami bersepakat akan menunggu hingga mereka kembali “ kata  Ali Hamdi.
Tujuan  terpenting   ke daerah adalah   meminta  keterlibatan   unsur  pendidikan di daerah memberikan masukan    terhadap  isi  dari  raperda    tersebut,” Produk perda ini berlaku  umu sehingga  pantas   seluruh komponen masyarakat   Kaltim memberikan sumbangan pemikiran serta masukan  terhadap isi  raperda,”ucap  Ali Hamdi.
Melakukan singkronisasi  antara   pemangku kebijakan, pelaksana  pendidikan  menurut  Ali Hamdi bukanlah  hal mudah  serta   memiliki     kesulitan.
Kesulitan tersebut  papar  politisi Partai  Keadilan Sejahtera   (PKS)  itu    dilatari oleh  keragaman   persoalan  pendidikan antar daerah yang  tidak sama ,”Karena  saling berbeda masalah tentu   cara  menangani  tentu  berbeda pula,”jelas  Ali Hamdi ditemui usai Rapat Internal Pansus Raperda Pendidikan, Selasa (2/3).
Sekedar memberikan  informasi  Ali  Hamdi mengutarakan  fokus   utama   pembahasan raperda pendidikan  lebih  dititikberatkan pada   maksimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan  20 persen.
Disamping itu berisi pula  sangksi bagi orang tua   yang dengan sengaja  tidak meberikan kesempatan kepada anak untuk menempuh  pendidikan,”Bahkan di sana kan diatur  berupa sanksi kepada orange tua.Sanksi itu   terberat bisa berupakurungan  badan,”jelas  Ali Hamdi.
Termasuk pula  mengatur  sanksi  sekolah yang ketahuan menolak murid dari kalangan orang tidak punya serta kepada sekolah yang memberhentikan peserta didiknya dikarenakan tidak mampu membayar SPP.“ Kita juga akan mengatur tentang kejelasan arti sekolah gratis didalam raperda itu nanti pasal demi pasal, sebab yang namanya sekolah gratis itu maka mereka atau murid hanya dengan berseragam mereka diperkenankan untuk mengikuti proses belajar mengajar hingga lulus jadi tidak ada istilah biaya buku, sumbangan suka rela atau sejenisnya” beber Ali.
Soal sanksi  tambah Ali Hamdi, ada daerah yang menerapkan sangsi denda Rp.1 milyar rupiah kepada pihak sekolah yang ketahuan memungut biaya dari siswa.”Sanksi ini tentu  tidak serta  di adobsi.Tergantung  situasi dan kondisi,”pungkas  Ali  Hamdi.