| Anggota Komisi II DPRD Kaltim Istinah berharap investor yang berminat berinvestasi membangun jalan bebas hambatan (free way) menghubungkan Balikpapan, Samarinda, Bontang, Pelabuhan Maloy Kutim, diseleksi ketat sebagai bagian upaya menjaga agar peroyek itu dapat terselesaikan tepat waktu.Dengan investor yang bonafid dan bermutu kelak proyek free way itu selesai tepat waktu. |
| Read more... |
| Komisi VII DPR RI Diajak Tinjau Tambang Kaltim |
|
|
|
| Written by hmsdprd4 |
| Thursday, 04 March 2010 10:33 |
|
Samarinda.Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) diajak bertandang ke sejumlah perusahaan tambang di Kaltim guna mengetahui ragam persoalan penambangan batu bara di kawasan ini.
” Kebetulan minggu depan mereka berkunjung ke Kaltim. Kami akan minta mereka bisa berkunjung ke sejumlah lokasi tambang .Dengan kunjungan ini ada harapan besar anggota DPR-RI bisa melihat sendiri masalah pertambangan di Kaltim,”kata Anggota DPRD Kaltim Syaifuddin DJ. Sedikit memberikan penjelasan Syaifuddin DJ mengatakan, lokasi tambang utama yang harus dikunjungi adalah lokasi tambang batu bara milik Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur serta sejumlah kawasan tambang di daerah Bontang. Tanpa merinci lokasi tambang di Bontang, aku Syaifuddin, khusus KPC berharap besar anggota DPR-RI bisa melihat dengan kepala mata sendiri antara kondisi dilapangan dengan info dari media massa,” Ada harapan pusat bisa melihat sendiri betapa Kaltim dirugikan oleh KPC.Bayangkan berton ton batu bara dikeruk dari perut bumi Kaltim sementara kompensasi buat Kaltim tidak jelas,”ucap dia. Ketidakadilan tersebut mengaca pada produksi batu bara pertahun sebesar 43 juta metric ton dikeruk dari perut bumi Kaltim hanya dihargai nilai nominal uang senilai Rp 280 milyar. Menurut informasi itu pula kompensasi tersebut dari pemilik saham PT KPC yakni PT Bumi Recources (BR) senilai Rp 280 milyar ke Kaltim menutup peluang daerah memperoleh dana bentuk lain. Kendati tidak ada rincian tentang dana dimaksud, Syaifuddin DJ, menegaskan, pusat akan turut pula dirugikan karena setoran pajak dari Kaltim ke pusat menurun pula,”Jika divestasi bisa terlaksana tentu setoran pajak dari hasil divestasi itu bisa besar.Berbeda jika gagal maka target setoran pajak hasil divestasi itu tidak bisa dipenuhi,”tegas dia. |
| Last Updated on Thursday, 04 March 2010 10:34 |
Statistik









![]() | Hari ini | 137 |
![]() | Kemarin | 265 |
![]() | Minggu ini | 1319 |
![]() | Minggu lalu | 2061 |
![]() | Bulan ini | 2511 |
![]() | Bulan Lalu | 8469 |
![]() | Semua | 118831 |
Online (20 minutes ago): 6
IP Anda: 38.107.191.89
,
Today: Sep 09, 2010
IP Anda: 38.107.191.89
,
Today: Sep 09, 2010
Kalender
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










