Detail Berita

Komisi III Tinjau Proyek Tol Balikpapan - Samarinda

Senin, 08 Agustus 2011 | Oleh: Humas DPRD Prov
Komisi III Tinjau Proyek Tol Balikpapan - Samarinda

Komisi III DPRD Kaltim dipimpin Wakil Ketua Komisi III, HM Darlis Pattalongi meninjau proyek jalan tol Balikpapan – Samarinda, Jumat (5/8). Dari hasil peninjauan diketahui kemajuan proyek baru menca

SAMARINDA. Komisi III DPRD Kaltim meninjau proyek jalan tol Balikpapan - Samarinda sepanjang 99,02 Km, Jumat (5/8) tadi. Dari hasil peninjauan proyek yang dianggarkan dengan kontrak tahun jamak (multi years contract) sebesar Rp2 triliun dalam APBD Kaltim tersebut diketahui kemajuannya baru mencapai 3,5 persen.

"Kemajuannya baru mencapai 3,5 persen karena banyak hambatan dalam proyek jalan tol Balikpapan - Samarinda ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, HM Darlis Pattalongi, Minggu (7/8) kemarin, menjelaskan hasil peninjauan proyek jalan tol Balikpapan - Samarinda.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang berasal dari Dapil Kukar - Kubar ini, kendala utama yang dihadapi adalah belum beresnya persoalan lahan sepanjang 8,155 Km pada segmen tol  di  Hutan Lindung DAS  Manggar,  3,8 Km pada segmen ke-1  dan 21,6 Km pada segmen ke-2 di Tahura Bukit Soeharto. Hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai izin pinjam pakai maupun izin untuk meng-Area  Penggunaan Lain-kan (meng-APL-kan) kawasan hutan lindung dan konservasi tersebut.

Demikian pula dengan segmen ke-1 Tahuran Bukit Soeharto sepanjang 21,6 Km, belum ada kepastian menggunakan sistem jalan bawah tanah (under pass) atau jalan layang (fly over),   yang harus  didahului dengan diskresi (membolehkan pejabat publik melakukan sebuah  kebijakan yang melanggar UU demi kepentingan umum),  untuk tiang-tiang  pancangnya, atau  dicarikan kajian mendalam dan konprehenship untuk juga di- APL-kan, karena semuanya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Komisi III meminta Pemprov serius mengikuti proses izin di pemerintah pusat, terutama menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), karena alih fungsi lahan dari hutan konservasi menjadi area penggunaan lain (APL) ini harus tertuang dalam perubahan RTRWP Kaltim. Jadi tidak mungkin pemerintah pusat menyetujui usul  APL kawasan Tahura Bukit Soeharto tanpa harus  menunggu pengesahan RTRWP Kaltim, karena persetujuan APL harus tertuang dalam  perubahan RTRWP Kaltim," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltim yang juga menjabat Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Kehutanan Unmul ini.

Selain masalah lahan di Hutan Lindung DAS Manggar dan Tahura Bukit Soeharto, menurut Darlis, proyek jalan tol juga terkendala pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)  masih belum rampung, sehingga  mempengaruhi  proses pembebasan lahan.  Selain itu, jalan tol juga melewati  17 areal perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP)  pada ruas  jalan tol di wilayah Kutai Kartanegara dan 11 KP/IUP pada ruas di wilayah Kota Samarinda.

Untuk mengatasi persoalan itu, Komisi III meminta Dinas PU Kaltim  menyampaikan secara detail semua izin KP/IUP yang  berada pada ruas jalan tol. Komisi  III sendiri akan mengagendakan rapat khusus  untuk membahas  itu.

"Komisi III juga meminta Dinas PU Kaltim untuk mencegah terjadinya penambangan pada rencana badan tol, hal ini untuk mengantisipasi perubahan struktur tanah,  yang  akhirnya nanti akan secara permanen mempengaruhi tingkat kerusakan jalan tol," kata politisi kelahiran Sengkang, 23 Agustus 1972 ini.

Komisi III juga meminta Dinas PU Kaltim menyampaikan jadwal kegiatan dan rencana prosentase dari  kemajuan fisik  pada pengerjaan proyek tol untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD.

Sedangkan Pemprov diminta berkoordinasi lebih intensif  BPN  untuk segera merampungkan pengukuran badan jalan tol yang akan menjadi landasan Tim Penilai (appraisal)   untuk memberi taksiran harga dalam pembebasan lahan.

"Waktu terus berjalan, karena itu Dinas PU maupun Pemprov harus lebih serius mengatasi hambatan-hambatan di lapangan, karena kalau tidak sulit mengharapkan proyek jalan tol Balikpapan - Samarinda ini rampung tahun 2013," kata Darlis Pattalongi.

Sesuai hasil tender Dinas PU Kaltim,  proyek jalan tol Balikpapan  - Samarinda sesuai hasil tender  sepanjang 99,02 Km, pekerjaannya dibagi dalam  lima paket. Paket pertama (Km 13 Balikpapan-Samboja) sepanjang 25,4 Km  dikerjakan PT Wijaya Karya kerja sama operasional (KSO) dengan PT Jasin Effrin Jaya dan PT Budi Bakti Prima. Nilai kontraknya Rp374,7 miliar.

Paket kedua (Samboja - Palaran I) sepanjang 23 Km oleh PT Waskita Karya KSO  PT Rimba Ayu Kencana dan PT Marinda Karya Utama Subur senilai Rp374,2  miliar.
Paket ketiga (Samboja-Palaran II) sepanjang 22,6 Km dikerjakan PT Bangun  Cipta Kontraktor KSO  PT Mahir Jaya Mahakam Raya dengan nilai Rp366,3  miliar.
Paket keempat (Palaran-Jembatan Mahkota II) sepanjang 16,9 Km oleh PT Hutama  Karya KSO PT Surya Eka dengan nilai kontrak Rp363,6 miliar. 
Paket kelima (Km 13 - Bandara Sepinggan) sepanjang 11,2 Km oleh PT Adhi  Karya KSO PT Sumber Bahagia dan PT Perdana Bumi Syariharti senilai Rp373,6  miliar.
Peresmian dimulainya pembangunan jalan tol paket pertama dilakukan Gubernur  Kaltim, H Awang Faroek Ishak dan sejumlah pejabat Kaltim lainnya, 12 Januari  2011,  ditandai pemancangan tiang pancang utama di sisi riang road III  Manggar. (mir)