Detail Berita

Kemensos Segera Kucurkan Bantuan Rp19,6 Milyar

Rabu, 10 Agustus 2011 | Oleh: Humas DPRD Prov

SAMARINDA. Kementrian Sosial segera mengucurkan bantuan Rp19,6 miliar ke Kaltim melalui APBN 2011.  Dana itu digunakan untuk program perlindungan dan jaminan bagi masyarakat kurang mampu,  termasuk pemberdayaan masyarakat miskin.

"Kementrian Sosial  mempunyai program pengentasan kemiskinan yang perlu didukung daerah.  Adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat tersebut  diharapkan memberikan kontribusi yang baik dan maksimal bagi program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim," kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ali Hamdi, Selasa (9/8) kemarin, menjelaskan hasil pertemuan Komisi IV dengan pejabat Kementrian Sosial di Jakarta.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasal dari Dapil III Kukar -Kubar ini, adanya dukungan anggaran dari Kementrian  Sosial diharapkan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kaltim.

Senada dengan Ali Hamdi, anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, H Abdul Djalil Fatah, mengatakan jumlah penduduk miskin di Kaltim harus makin berkurang dengan program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemprov dan dibantu pemerintah pusat, termasuk Kementrian Sosial.

Menurut dia, bantuan anggaran Rp19,6 miliar tersebut  nantinya akan diterima dan dikelola Dinas Sosial Kaltim, sehingga diharapkan antara program pusat dan daerah dapat singkron dan sejalan.

"Kalau mau jujur anggaran sebesar itu masih jauh dari harapan, mengingat  banyaknya masyarakat miskin di wilayah pedalaman dan perbatasan. Namun berapa pun jumlahnya harus disyukuri, karena paling tidak bisa menunjang program-program yang dilaksanakan Pemprov Kaltim," kata Djalil Fatah.

Menurut anggota DPRD Kaltim asal Dapil V Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung ini, kendala utama mengentaskan kemiskinan masyarakat di  wilayah pedalaman dan perbatasan adalah tingginya biaya transportasi  dan harga kebutuhan pokok di sana.

"Dewan berharap bantuan anggaran dari pemerintah pusat terus meningkat setiap tahunnya,  mengingat letak geografis Kaltim yang berpencar. Pusat jangan terus  berpikir Kaltim kaya dengan jumlah populasi penduduk minim, tapi lihat luas wilayahnya  yang sulit dijangkau," kata Djalil Fatah.

Komisi IV segera menjadwalkan  rapat kerja  dengan Dinas Sosial Kaltim untuk membahas pemanfaatan bantuan anggaran dari Kementrian Sosial tersebut, terutama kaitannya dengan alokasi anggaran pada Perubahan APBD 2011 yang tengah dibahas Banggar DPRD Kaltim. (hms4)