Detail Berita

DPRD Janji Bantu Selesaikan Perselisihan Masyarakat Desa Santan - PT Indominco

Rabu, 10 Agustus 2011 | Oleh: Humas DPRD Prov

SAMARINDA. DPRD Kaltim berjanji membantu  menyelesaikan perselisihan  antara masyarakat Dayak Desa Santan dengan perusahaan tambang batu bara PT Indominco, menyangkut persoalan lahan.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H Syahrun HS, mengatakan Dewan segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat Dayak Desa Santan dengan memanggil manajemen PT Indominco, Distamben dan Badan Lingkungan Hidup (BLH), sebagai upaya mencari jalan ke luar terbaik dari masalah tersebut.

"Kami akan bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan beberapa waktu lalu, agar masalah ini segera tuntas," kata H Alung -panggilan akrab H Syahrun HS, Selasa (9/8) kemarin.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan data-data yang diberikan masyarakat akan dicek silang dengan pihak perusahaan dan instansi terkait lainnya, sehingga Dewan mendapatkan informasi dari semua pihak yang berkepentingan. Dewan menghindari mengambil keputusan berdasarkan informasi sepihak.

Dewan mengharapkan masyarakat memberikan kepercayaan, sehingga penanganan persoalan ini dapat berjalan dengan baik.

"Percayakan kepada kami. Kami akan bekerja maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Dayak Desa Santan," kata H Alung yang ketika menerima masyarakat didampingi oleh anggota Komisi III lainnya, yakni  Saifuddin DJ, Artya Fathra Martin, Wibowo Handoko, Gamalis dan Sudarno.

Sebelumnya,  Ketua Adat Dayak Desa Santan, Bato Majai mengatakan lahan yang selama ini digarap oleh masyarakat setempat diambil alih oleh PT Indominco. Perusahaan tambang batu bara itu hanya  menunjukan surat yang menyatakan bahwa lahan yang selama ini digunakan masyarakat bertani dipinjam pakai oleh PT Indominco. Tidak hanya sampai di situ, pondok-pondok warga yang digunakan untuk penyimpanan bahan logistik pun dirusak  PT Indominco.

"Kami dilarang melakukan aktivitas dan bertani di lahan yang diklaim PT Indominco sudah dipinjam pakai oleh mereka. Kami sungguh tidak rela ada perusahaan yang datang tiba-tiba menghancurkan alam ini dan mata pencarian kami. Maka dari itu kami datang ke DPRD untuk meminta keadilan, sebab ketika kami mengadu ke Pemkab Kutim pun kami tidak mendapatkan hasil yang baik," kata Bato Majai. (hms3