Detail Berita

Setelah Konsultasi ke MK DPRD Makin Mantap sebagai Penggugat JR

Kamis, 11 Agustus 2011 | Oleh: Humas DPRD Prov

 SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) makin memantapkan diri sebagai penggugat  uji materi (Judicial Review/JR) pasal 14 ayat (e) dan (f)  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat  dan Daerah, setelah hasil konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, Selasa (9/8) tadi memastikan DPRD boleh menjadi subyek hukum dalam perkara JR. 


"Intinya dari hasil konsultasi dengan MK DPRD Kaltim boleh menjadi penggugat JR, tinggal bagaimana DPRD bisa membuktikan dalam materi gugatan nanti sebagai pihak dirugikan dengan pemberlakuan pasal 14 ayat (e) dan (f)  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat  dan Daerah. Menurut MK, kedudukan hukum (legal standing) DPRD Kaltim dalam perkara JR adalah sah," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Syaparudin, Rabu (10/8) kemarin, menjelaskan hasil konsultasi Komisi I dengan MK di Jakarta.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Dapil III Kukar - Kubar ini, sebagai bagian dari pemerintahan di daerah dan juga representasi rakyat Kaltim, DPRD tentu sangat dirugikan dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang tidak adil. DBH Migas yang kecil menyebabkan Kaltim tidak bisa mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan secara cepat dan membangun secara merata seluruh wilayahnya yang luas, termasuk kawasan pedalaman dan perbatasan.

Hasil konsultasi Komisi I ke MK selanjutnya akan dilaporkan ke pimpinan DPRD Kaltim. Setelah itu untuk mematangkan langkah menggugat JR di MK, secara internal pimpinan DPRD akan berkonsultasi dengan seluruh fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRD.

"Apabila keputusan di internal DPRD sudah bulat, Dewan tentunya juga akan berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim, Bupati/Walikota se-Kaltim, Majelis Rakyat Kaltim Bersatu (MRKTB), Tim Inisiator JR dan elemen-elemen masyarakat lainnya, agar  gugatan JR di MK ini bisa menjadi perjuangan seluruh rakyat Kaltim," kata politisi kelahiran Long Iram, 10 Juli 1964 ini.

Hasil konsultasi Komisi I di MK juga mendapatkan kepastian gugatan JR tidak memerlukan biaya perkara. Meskipun demikian, karena pada persidangan pasti diperlukan keterangan para saksi ahli, DPRD perlu membicarakan lebih lanjut dengan Gubernur Kaltim, Bupati /Walikota se-Kaltim dan berbagai pihak lainnya, termasuk MRKTB dan Tim Inisiator JR, menyangkut biaya menghadirkan para saksi ahli itu.

Sedangkan menyangkut materi gugatan, DPRD Kaltim akan berkoordinasi dengan para pakar di Kaltim yang selama ini sudah bergabung dalam Tim Adhoc JR bentukan MRKTB dan Tim Inisiator JR. Tinggal didiskusikan lebih lanjut materi gugatan yang disertai dengan berbagai dalil hukum tersebut perlu diperkaya  lagi dengan kajian para pakar hukum, lingkungan hidup, sumber daya alam dan ekonomi dari luar Kaltim atau tidak, agar materi gugatan semakin sempurna.

"Hasil konsultasi dengan MK yang pasti makin memantapkan tekad DPRD Kaltim sebagai penggugat JR," kata Syaparudin.

Sebelumnya, diskusi menyangkut kedudukan hukum DPRD Kaltim dalam JR kembali mengemuka setelah 55 anggota DPRD Kaltim mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) menyangkut masalah JR, 29-31 Juli 2011 tadi.
Dalam Bimtek tersebut, dua orang nara sumber yakni  Himawan Estu Bagijo  dan Anom Surya Putra menyampaikan contoh sejumlah putusan perkara di MK dengan gubernur, DPRD Provinsi dan Bupati sebagai  penggugat, namun secara kedudukan hukum, tidak ada masalah.

Himawan mencontohkan, pemohon (Gubernur Sulawesi Selatan) juga terkategori badan hukum publik setelah MK memutuskan legal standing pemohon yang sebelumnya mendalilkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh undang-undang, yang mengemban hak dan kewajiban, memilki kekayaan, dan dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan. Ini dalam Putusan Perkara Nomor 070/PUU-II/2004 tentang permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 ( selanjutnya disebut dengan UU Nomor 26 Tahun 2004) tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

Selain itu, Yurisprudensi MK dalam menangani perkara PUU Cukai yang diajukan oleh Gubernur NTB (Zainul Majdi). Putusan Perkara Nomor 54/PUU-VI/2008 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ini dalam Putusan Perkara Nomor 54/PUU-VI/2008 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan gugatan oleh DPRD ada pada Putusan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Komisi I DPRD Kaltim tadinya sempat berpikir Dewan tidak bisa menjadi penggugat JR, apalagi konsultasi  dengan pejabat Kementrian Hukum dan HAM menyatakan begitu. Namun keraguan DPRD itu hilang setelah diketahui ada yurisprudensi  bahwa DPRD Provinsi bisa menjadi subyek hukum dalam perkara di MK.  Terlebih hasil konsultasi Komisi I ke MK juga makin memperjelas hal tersebut.  (***)