Detail Berita

Komisi II Perjuangkan Pencairan Dana Bagi Hasil Rp3,6 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2011 | Oleh: Humas DPRD Prov

SAMARINDA. Komisi II DPRD Kaltim terus memperjuangkan agar dana bagi hasil senilai Rp3,6 triliun terkait  setoran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) empat perusahaan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I tahun 2001 -2007 bisa dicairkan oleh pemerintah pusat. 

"Dana sekitar Rp3,6 triliun tersebut merupakan hak Kaltim, karena itu harus kita tagih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Keuangan agar dicairkan," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Ismail,  Rabu (10/8) kemarin, menjelaskan hasil pertemuan Komisi II dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Selasa (9/8) tadi.

Menurut politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini, sesuai dengan ketentuan pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang, batubara merupakan barang yang dikenakan PPN, sehingga empat perusahaan PKP2B yang terdiri atas PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT BHP Kendilo Indonesia, selain membayar Dana Hasil Produksi Batubara, juga membayar PPN.

Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN termasuk batubara, maka PPN yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pihak perusahaan.

"Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan ke pihak perusahaan PKP2B generasi I bahwa uang yang telah disetorkan, termasuk di dalamnya ada bagian Kaltim sekitar Rp3,6 triliun, dapat diambil melalui Kementrian Keuangan. Namun dalam prosesnya pengambilan dana ini ternyata tidak dapat direalisasikan oleh Kementrian Keuangan," kata Ismail yang juga Sekretaris Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD).

Karena dana yang disetor belum dapat diambil kembali, menurut Ismail, empat perusahaan PKP2B generasi I selanjutnya berinisiatif sendiri memotong setoran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) secara bertahap rata-rata sebesar 25 persen dari total DPHB kepada pemerintah pusat tahun 2001-2007.

Mengingat pada setoran tersebut ada hak Kaltim, maka Komisi II berinisiatif menanyakan secara langsung persoalan tersebut ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Pejabat di Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengakui ada hak Kaltim, namun agar dana tersebut bisa cair Kaltim harus melengkapi data-data yang diperlukan, termasuk data dari empat perusahaan PKP2B.

"Makanya Distamben, Dispenda dan empat perusahaan PKP2B tersebut perlu duduk bersama dengan Komisi II DPRD, agar dana bagi hasil ini bisa segera kita cairkan dari pemerintah pusat. Syukur kalau bisa masuk di Perubahan APBD 2011. Kalau tak bisa ya masuk di APBD murni 2012," kata  politisi kelahiran Sali-Sali, 23 April 1976  yang berasal dari Dapil IV Bontang, Kutim dan Berau ini. (hms5)