Detail Berita

Penyebaran Pendidikan Harus Merata

Jum'at, 14 Oktober 2016 | Oleh: Humas DPRD Prov
Penyebaran Pendidikan Harus Merata

SAMARINDA - Terkait dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana perubahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan beralih ada ke provinsi dalam mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Adapun salah satu wewenang Pemprov Kaltim adalah kewenangan untuk memindah pendidikan dan tenaga pendidikan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.


Hal tersebut dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrat, Jafar Haruna yang mencermati terhadap Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu buah usulan Raperda Pemerintah Provinsi.


“Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi secara serius dan dilaksanakan dengan berkualitas. Sehingga pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional,” katanya.


Lebih lanjut, Jafar berpandangan bahwa betapa pentingnya adanya penyebaran tenaga pendidik yang rata, baik dalam kualitas maupun jumlah di kabupaten/kota. Sehingga tidak terjadi ketimpangan prestasi di Kaltim.


“Tentang kewenangan dalam perizinan pendidikan, Fraksi Partai Demokrat meminta keterbukaan dan komitmen yang dibangun Pemprov Kaltim agar proses pemberian izin tidak menjadi ajang mencari pemasukan yang ilegal bagi beberapa oknum berwenang dalam pemberian izin pendidikan,” ujar politikus Partai Demokrat ini. (hms6)