Detail Berita

Pusat Dukung Perda Disabilitas

Senin, 19 Desember 2016 | Oleh: Humas DPRD Prov
Pusat Dukung Perda Disabilitas

TIMBA ILMU : Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltim ke Kementerian Sosial RI, Jumat (16/12) untuk konsultasi Raperda Disabilitas.

SAMARINDA - Pemerintah pusat mengapresiasi dan mendukung langkah provinsi Kaltim dalam memberikan perhatian bagi disabilitas. Hal itu didapat saat kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltim terkait konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Kaltim ke Kementerian Sosial RI, Jumat (16/12).

Rombongan dipimpin Zain Taufiq Nurrohman didampingi Rita Artaty Barito, Gunawarman, Selamet Ari Wibowo, Shokip, Ahmad Rosyidi, dan Mursidi Muslim diterima Kabag Tata Usaha, Akhiri Hadi, dan Kasie Rehabilitasi Sosial Luar Panti Agus Diono.


Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufiq Nurrohman mengatakan konsultasi ke Kemensos RI dalam rangka meminta masukan guna memperkaya isi draf raperda agar benar-benar mampu maksimal dan sesuai yang diharapkan.


"Pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos, memiliki sejumlah program yang juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak disabilitas. Sehingga diharapkan program pusat dengan daerah bisa bersinergi," ucap Zain.


Ditambahkannya, arah perkembangan pengaturan disabilitas di Indonesia diharapkan mampu melindungi penyandang disabilitas dengan dikeluarkannya UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat.


Perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas perlu semakin diprioritaskan dalam kebijakan pemerintah daerah. Mengingat penyandang disabilitas secara demografis terus mengalami peningkatan jumlah, namun belum ada pengaturan secara khusus di daerah.


Kemensos memberi masukan agar raperda kembali menguatkan berbagai hak disabilitas. UU Nomor 8/2016 menjelaskan setidaknya ada 15 jenis hak yang diatur, sementara dalam draf raperda saat ini baru 8 hak.


Menurutnya, hak tersebut perlu dilihat dan dikaji kembali, apakah hak yang tidak dimasukan ke raperda itu karena bukan menjadi kewenangan provinsi atau lainnya.


"UU Nomor 8/2016 mengamanatkan 15 PP dan 2 Perpres. Namun, disarankan agar DPRD dan Pemprov Kaltim tidak perlu menunggu terbitnya dua aturan dimaksud untuk pengesahan perda," jelasnya.


Zain mengharapkan melalui kebijakan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah, pemerintah daerah mampu berperan aktif untuk memajukan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.


"Paling penting dari itu semua adalah menciptakan pemerataan dan keadilan bagi setiap anak bangsa sebagaimana amanat UU Dasar 45," katanya. (hms10)

SelengkapnyaBerita Terkait

alt text

Optimalkan Aset Daerah

Senin, 19 Desember 2016
alt text

Kaltim Perlu UPTD Pelayanan Publik

Senin, 19 Desember 2016
alt text

DAK 2017 Diarahkan ke Perbatasan

Senin, 19 Desember 2016
alt text

Anggaran Minim Pengaruhi Pelayanan

Senin, 19 Desember 2016
alt text

Swasembada Daging Perlu Insentif

Senin, 05 Desember 2016
alt text

Dorong Perda Pelayanan Publik

Senin, 05 Desember 2016