Detail Berita

Wacana Penarikan Sumbangan Pendidikan Dapat Restu

Rabu, 16 Agustus 2017 | Oleh: Humas DPRD Prov
Wacana Penarikan Sumbangan Pendidikan Dapat Restu

SAMARINDA.  Wacana usulan Dinas Pendidikan Kaltim untuk melakukan penarikan sumbangan pembinaan pendidikan mendapat respon baik dari salah satu Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Siti Qomariah. Pasalnya, alasan untuk penarikan sumbangan disebabkan tidak terpenuhinya pendanaan pendidikan saat ini.

Dikatakan Qamay--sapaan akrab Siti Qomariah, secara personal dirinya sepakat sepanjang penarikan biaya pendidikan tidak memberatkan. “Sekarang bagaimana para guru-guru mau mengajar kalau tidak ada dananya,” sebut dia.

Masalah pendidikan wajib mendapat perhatian pemerintah, jangan sampai sistem belajar terhambat hanya karena pembiayaan yang tidak terpenuhi. “Harus ada alternatif, mau tidak mau pemerintah secepatnya mengambil tindakan mengatasi defisit anggaran pendidikan saat ini,” ujar Qamay.

Lanjut dia, penarikan bisa dilakukan dengan catatan tidak membebankan kepada orang tua siswa yang kurang mampu. “Harus ada pendataan terlebih dahulu. Mekanismenya bisa dengan sistem subsidi silang, yang kaya membantu yang kurang mampu,” terang Politikus PAN ini.

Menurutnya, konsep subsidi silang jauh lebih realistis dan ideal dibandingkan penerapan sekolah gratis ditengah kondisi defisit anggaran. Konsep subsidi silang menyatukan keunggulan keterbukaan akses siswa kurang mampu tanpa meninggalkan kualitas.

"Ini semua tergantung dari peranan komite sekolah. Mereka lah yang merancang. Bagi siswa-siswa kurang mampu, jika itu disepakati, kan bisa saja mereka dibebaskan dari biaya," ujarnya. “Sebagai gantinya, mereka yang mampu itu sepantasnya membayar lebih,” sambungnya.

Penetapan besaran penarikan sumbangan pembinaan pendidikan itu harus didasarkan atas kesepakatan bersama pengelola dengan orang tua siswa yang diwakili komite sekolah. “Besarnya sumbangan diukur dari kemampuan masyarakat. Lebih penting tidak boleh ada unsur paksaan, dan dana yang masuk ke sekolah pun wajib untuk dikelola secara transparan,” imbaunya.

Mengenai adanya aturan Pergub Kaltim 3/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kota Samarinda ini menganggap peraturan tersebut perlu revisi dan penyesuaian. “Apalagi ini sifatnya isidentil, peraturan yang sudah ada itu bisa saja direvisi,” tandasnya. (hms6)