Detail Berita

Potensi Karst Jadi Masa Depan Kaltim

Kamis, 10 Oktober 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Potensi Karst Jadi Masa Depan Kaltim

SAMARINDA. Harus diakui bahwa banyak karts di Kaltim yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Padahal kalau dikelola dengan baik potensi ekonomi dan penyelamatan lingkungan bisa menjadi andalan Kaltim.

Karts Sangkulirang – Mangkalihat misalnya yang sudah menjadi perhatian pecinta lingkungan dan pemerhati karts nasional bahkan dunia. Kondisinya yang masih alami menjadikannya pilihan utama destinasi pariwisata.

Kendati demikian, ekploitasi karst secara berbelebihan justru menimbulkan persoalan lain, seperti sampah hingga acaman kerusakan karst itu sendiri. Seperti diketahui, data 2016 sekitar 9,5 persen dari total wilayah karst Indonesia dengan luas 155.000 kilometer persegi rusak. Kerusakan bentang alam karst antara lain akibat dari aktivitas penambangan batu gamping dan alih fungsi lahan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Safuad mengatakan persoalan karst berkaitan dengan banyak hal seperti rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, lingkungan hidup dan ekosistem dan lainnya.

Pihaknya, mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hdup yang menggelar rapat konsultasi publik rencana aksi pengelolaan Karst Sangkulirang – Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

“Pertemuan itu langkah awal yang cukup baik, hanya saja memang harus di follow up agar jangan sampai berhenti sampai disitu saja. Saya mendukung karena bagaimanapun karst ini kan untuk masa depan daerah,” katanya.

Menurutnya, perlu ada pematangan strategi pengembangan pengelolaan karts di Kaltim. Mulai dari sarana dan prasarana infrastruktur khususnya akses menuju karts, sebab memberi pengaruh besar terhadap investor dan wisatawan.

Pengelolaan juga hendaknya dilakukan disekitar kawasan karts dengan membentuk kebun binatang, pemeriharaan sumber mata air hingga tempat budi daya berbagai jenis tanaman khususnya yang menjadi khas Kaltim.

“Perencanaan matang dan dukungan semua pihak terutama pemangku kebijakan sangatlah diperlukan. Kalau benar-benar dikelola dengan maksimal pasti akan menjadi sumber pendapatan daerah dan mengembangkan perekonomian masyarakat,” tuturnya. (adv/hms4)