Detail Berita

18 Tahun Jalan di Muara Badak Tidak Diperbaiki

Rabu, 06 November 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
18 Tahun Jalan di Muara Badak Tidak Diperbaiki

Anggota DPRD Kaltim Seno Aji saat menggelar reses atau jaring aspirasi masyarakat secara langsung ke daerah pemilihannya Kutai Kartanegara

SAMARINDA - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Seno Aji mengaku prihatin dengan kondisi jalan di daerah Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama jalan yang berstatus provinsi di simpang tiga Muara Badak menuju Kota Bontang sampai simpang enam Muara Badak yang sudah 18 tahun belum mengalami perbaikan.

Hal itu disampaikan Seno Aji usai mendapat keluhan dari masyarakat Kecamatan Muara Badak, saat menggelar reses atau jaring aspirasi masyarakat secara langsung ke daerah pemilihannya, sejak 28 Oktober hingga 4 November 2019.


“Mayoris masyarakat Kutai Kartanegara mengeluhkan infrasturur jalan rusak, bahkan ada jalan yang 18 tahun belum diperbaiki. Untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memprogramkan perbaikan jalan tersebut,” kata Seno.


Selain jalan provinsi, masih banyak pula terdapat jalan-jalan lingkungan yang masih belum tersentuh perbaikan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.


“Untuk perbaikan jalan lingkungan akan kita perjuangankan. Entah apakah nanti kita kolaborasi dengan DPRD atau Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau kita bisa berikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa memperbaiki jalan-jalan tersebut,” ucapnya.


Dari delapan titik tempat di Kutai Kartanegara dimana Politikus Partai Gerindra ini menggelar reses, selain masalah infrastruktur jalan masyarakat juga masih mengeluhkan masalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Seperti yang disampaikan masyarakat, mereka kurang mendapat pelayanan maksimal dari rumah sakit ketika berobat menggunakan layanan BPJS Kesehatan.


“Masalah ini akan kita tindaklanjuti dengan segera menggelar hearing dengan BPJS Kesehatan. Tentunya akan kami serahkan pada komisi terkait yang membidangi. Untuk mendapat solusi terbaik, dan BPJS Kesehatan pun dapat memberikan pelayanan terbaik untuk Kaltim,” ungkapnya.


Selain itu masyarakat juga mengeluhkan terkait lapangan pekerjaan. Dimana masih banyak masyarakat yang menganggur pasca menurunnya industri seperti batubara dan minyak, yang menyebabkan PHK massal.


“Mereka yang banyak bekerja di industri-industri tersebut akhirnya banyak menganggur. Nah ini yang perlu dicarikan solusinya dari Dinas Tenaga Kerja,” tutur Seno. (hms3)