Detail Berita

Komisi II DPRD Kaltim Gelar Rapat Kerja Internal

Kamis, 07 November 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Komisi II DPRD Kaltim Gelar Rapat Kerja Internal

Komisi II DPRD Kaltim, Selasa (5/11) lalu, menggelar rapat internal untuk menyusun rencana kerja komisi dalam beberapa waktu ke depan.

SAMARINDA - Komisi II DPRD Kaltim kembali menggelar rapat kerja internal, Selasa (5/11) lalu. Hal tersebut dimaksud guna membahas sejumlah program kerja, baik berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun 2019 dan rencana kerja Tahun 2020.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharudin Demmu saat memimpin rapat menyampaikan, beberapa agenda kerja telah dijadwalkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat. Seperti rencana hearing dengan Pertamina terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hingga persoalan Perusahaan Daerah (Perusda) Peprov Kaltim yang minim kontribusi.


“Persoalan kelangkaan BBM yang terjadi hampir disuluruh daerah di Kaltim perlu segera ditindaklanjuti. Untuk mencari pokok persoalan itu, dalam waktu dekat, komisi akan melakukan pertemuan dengan pihak pertamina,” terang Demmu, sapaan akrabnya.


Selain membahas kelangkaan BBM, persoalan lain seperti masalah perusda tak luput dari pembahasan komisi yang membidangi kuangan dan ekonomi ini. Ketua Fraksi PAN ini mengaku, persoalan perusda yang tidak dapat memberikan kontribusi, dan hanya membebain anggaran daerah harus segera di evaluasi.


“Perusdah ini dibuat kan untuk menambah pendapatan daerah. Nah, kalau perusda tidak dapat menghasilkan apa-apa, bagus dilebur atau sekalian dibubarkan saja. Apalgi kalau perusda yang ternyata disubsidi terus oleh daerah,” sindir dia.


Selain itu, persoalan Perumahan Korpri di Loa Bakung yang belum terselesaikan juga menjadi salah satu agenda kerja Komisi II ke depan. Termasuk akan mengevaluasi sumber pendapatan yang ada di Kaltim melalui hearing dengan Bapenda.


“Mitra kerja Komisi II itu terbilang cukup banyak, khusunya yang berkaitan dengan keuangan daerah, aset daerah, perpajakan, retribusi, perusahaan daerah, hingga perindustrian. Sehingga, memang harus disusun rencana kerja untuk memaksimalkan kinerja kita, khususnya Komisi II,” tegas Demmu. (hms6)