Detail Berita

Rima Hartati Diminta Perjuangankan Aspirasi Warga Sungai Merdeka

Kamis, 07 November 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Rima Hartati Diminta Perjuangankan Aspirasi  Warga Sungai Merdeka

SAMARINDA - Permasalahan birokrasi pemerintahan dan infrastruktur pembangunan menjadi beberapa keluhan warga Kecamatan Samboja, khususnya Kelurahan Sungai Merdeka. Keluhan tersebut disampaikan dalam agenda reses yang dilakukan anggota DPRD Kaltim Rima Hartati Jumat, (1/11).

Diakui Rima, permasalahan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang disampaikan kepadanya. Banyak hal yang disampaikan masyarakat terkait permasalahan tersebut, ia mencontohkan di Kelurahan Sungai Merdeka masyarakat mengeluhkan minimnya ketersedian air bersih, padalah menurut warga air bersih merupakan hal yang terpenting dalam kelangsungan hidup masyarakat disana karena selama ini masyarakat hanya memaksimalkan air sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari.


Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan tentang tidak adanya balai pertemuan masyarakat, padahal beberapa kali usulan pembangunan balai pertemuan kerap disampaikan kepada pemerintah.


Masalah proses birokrasi pemerintahan juga menjadi keluhan yang paling sering disampikan masyarakat, terutama jarak tempuh yang terbilang sangat jauh antara Kelurahan Sungai Merdeka dan Tenggarong yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.


Terlebih dalam perjalanan prosesnya masih banyak oknum-oknum pemerintahan yang menghambat urusan birokrasi yang dilakukan warga. Atas dasar itulah masyarakat menginginkan adanya perwakilan instansi pemerintahan yang bisa melayani di daerah tersebut dengan pertimbangan jarak tempuh dan waktu pengurusan adminiatrasi pemerintahan.


"Saat ini saya ditempatkan di komisi I yang memiliki kewenangan dalam hal hukum perundang-undangan, sosial politik, kependudukan serta pemerintahan umum, jadi masalah birokrasi yang menjadi keluhan warga tentu harus menjadi perhatian serius, karena menyangkut dalam hal pelayanan publik. Saya bersama anggota komisi I yang lain akan berkoordinasi, jika memang benar terjadi seperti yang disampaikan masyarakat kita akan panggil instansi tersebut ke DPRD dan menanyakan mengapa pelayanan birokrasi didaerah tersebut bisa seperti itu, " bebernya.(hms4)