Detail Berita

Belajar Pengelolaan Bandara Secara Mandiri

Senin, 25 November 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
 Belajar Pengelolaan Bandara Secara Mandiri

Banggar DPRD Kaltim saat berdiskusi dengan Dinas Perhubungan Jabar terkait dengan pengelolaan bandara secara mandiri, Kamis (21/11/2019) lalu.

BANDUNG - Pengelolaan bandara sebagai sumber pendapatan daerah (PAD) sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi pemerintah daerah. hal itu lah yang membuat DPRD Kaltim melalu Bdan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam rangka sharing terkait dengan pengeolaan bandara, Kamis (21/11/2019) lalu.

Memilih Jabar sebagai tempat untuk belajar, dikarenakan Pemprov Jabar berhasil menjadi role mode dalam pengelolaan bandara secara mandiri dan memperoleh pendapatan dari bandara yang cukup besar.
Kunjungan kerja Banggar DPRD Kaltim ke Dishub Jabar dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo, serta dihadiri oleh hampir seluruh anggota banggar dan juga Kadishub Kaltim, Salman Lumoindong beserta jajarannya. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Hery Antasari.


Saat pertemuan berlangsung, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Hery Antasari menjelaskan bahwa, dalam pengelolaan bandara, masing-masing daerah punya peluang yang sama untuk bisa mengelola bandara secara mandiri. Tak hanya itu, salah satu keunggulannya, pembangunan Bandara Kertajatai merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).


“Hanya saja, memang diperlukan sebuah cara yang pas dan strategi yang tepat untuk bagaimana bandara itu bisa terkelola dengan baik, sehingga menjadi sumber PAD bagi pemerintah daerah (pemda),” terang dia.


Pemprov Jabar sebut pria yang akrab disapa Hery ini, memang menjadi daerah pertama yang mampu mengelola bandara bertaraf internasional seperti Bandara Internasional Kertajati secara mandiri, melalu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar.


“Pengelolaan Bandara Kertajati, menggunakan BUMD Bandara Internasioan Jawa Barat (BIJB) milik pemprov. Untuk pendanaannya, selain dari APBN, juga melalui kerja sama multi stake holder, dan multi pendanaan. Dan itu menjadi satu hal yang cukup menjanjikan dalam pengembangan bandara ini ke depan,” sebutnya.


Dari segi kepemilikan saham pada Bandara Kertajati, Pemprov Jabar memilik saham sebesar 65 persen. Sedangkan 25 persen menjadi saham Angkasa Pura. “Sisanya adalah milik Koperasi Pegeawai Negeri Pemprov Jabar. Jadi, setiap ASN yang masuk dalam keanggotaan koperasi ini, memiliki saham juga pada bandara,” jelas Hery.


Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, pengelolaan bandara di Jabar menjadi motivasi tersendiri bagi Kaltim bagaimana mengelola Bandara APT Pronoto Samarinda secara mandiri.


“Kalau pengelolaannya, kita bisa cari formulasi yang baik. Pengelolaan bandara yang diterapkan Pemprov Jabar, bisa jadi itu menjadi acuan bagi kita. Intinya, bagaimana Kaltim bisa mengelola bandaranya sendiri, dan pengelolaan bandara itu menjadi sumber PAD yang signifikan bagi daerah,” bebernya.


Untuk itu, ia berharap Pemprov Kaltim bisa belajar banyak kepada Pemprov Jabar dalam hal pengelolaan bandara secara mandiri. Meskipun kendalanya saat ini, aset Bandara APT Pronoto Samarinda telah diserahkan kepada pemerintah pusat.


“Tapi, bisa saja pengelolaannya kita yang ambil, seperti sisi daratnya. Kalau sisi udaranya, tentu kita harus bekerja sama dengan pihak yang mepunyai sertivikasi pengelolaan lalulintas keudaraan,” tegas Samsun. (hms6)