Detail Berita

Dorong Optimalisasi PAD dari Sumber Selain Pajak

Senin, 02 Desember 2019 | Oleh: Humas DPRD Prov
Dorong Optimalisasi PAD dari Sumber Selain Pajak

SAMARINDA - Besar-kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian finansial daerah. Untuk itu, Anggota DPRD Katim Nidya Listyono mendorong agar pemerintah mengoptimalkan PAD dari sumber-sumber selain pajak.

Dikatakan dia, efektifitas pembangunan di Kaltim tidak bisa lepas dari pengelolaan PAD yang juga merupakan cermin kemandirian daerah, dan merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah. “Tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah dari pendapatan, baik dari sektor pajak dan retribusi, maupun sumber lainnya,” terang Tiyo sapaan akrabnya.


Menurut dia, sumber PAD dari sektor pajak merupakan suatu kewajiban, absolut dan mingikat. Sehingga wajar jika pemerintah menargetkan pendapatan dari pajak terus meningkat pada setiap tahunnya. “Hanya saja, ada potensi lain yang juga dapat dimaksmilakan sebagai sumber PAD selain pajak. Itu yang coba kita dorong agar potensi itu bisa dimanfaatkan pemerintah,” bebernya.


Meskipun demikian, Politisi Golkar ini tetap mengapresiasi usaha pemerintah dalam mengopitmalkan pajak sebagai sumber PAD unggulan. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. “Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah,” sebutnya.


Pada prinsipnya kata Tiyo, semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD, akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan kita terhadap pemerientah pusat. “PAD itu tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan, tetapi juga harus dari potensi lainnya dari daerah itu sendiri,” jelasnya.


Selain itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini juga mendorong agar Pemprov Kaltim melalui Bapenda Kaltim agar membuka kepada publik siapa saja yang tidak konsisten tepat waktu dalam membayar pajak.


“Ini sebagai pengingat agar tidak ada lagi yang telat bahkan malas bayar pajak. Sehingga pengelolaan sumber PAD dari sektro pajak optimal dan mencapai target seperti yang telah direncanakan oleh Bapenda,” tandasnya (hms6)