Detail Berita

Miliki Aset Besar, Komisi II Minta PT KKT Terbuka Soal Data Seluruh Aset

Senin, 20 Januari 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Miliki Aset Besar, Komisi II Minta PT KKT Terbuka Soal Data Seluruh Aset

Komisi II DPRD Kaltim ketika melakukan inspeksi mendadak ke PT Kaltim Kariangau Terminal (PT. KKT) di Balikpapan, Kamis (16/1)

BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Kaltim Kariangau Terminal (PT. KKT), Kamis (17/1). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu, dan diterima Direktur Keuangan Suherman, Manager SDM Muhammad Aminullah dan lainnya.

Baharuddin Demmu mengatakan adapun tujuan dari sidak tersebut yakni meminta kepada PT KKT untuk memberikan data dan informasi tentang seluruh aset yang dimiliki serta melihat serta meninjau langsung perkembangan usahanya.


Hal ini dilakukan dalam rangka bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh perusahaan daerah dalam beberapa tahun terahir agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah.


Adapun yang dievaluasi, lanjut Demmu adalah apabila ditemukan adanya perusda yang telah mendapatkan penyertaan modal yang cukup lama dari pemerintah akan tetapi minim kontribusi bagi daerah maka Komisi II akan mengeluarkan rekomendasi untuk tidak dilanjutkan, dievaluasi atau dilanjutkan.


“PT KKT ini menyertaan modalnya kecil tetapi asetnya besar. Total aset Rp 1,2 triliun dan penyertaan modalnya Rp 5 miliar. Nah, sehingga salah satu anak perusahaan PT MBS (Melati Bhakti Satya) itu mau kita tinjau langsung karena yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman di komisi II itu kontribusi MBS ke PAD itu Rp 3 – Rp4 miliar sementara aset yang diserahkan Pemprov Kaltim sebagai penyertaan modal ke MBS itu Rp 1,2 triliun,” ucap Demmu disela-sela sidak yang dihadiri Bagus Susetyo, Safuad, Akhmad Reza Fachlevi, Puji Hartadi, Sutomo Jabir, Ali Hamdi, Siti Rizky Amelia dan Ismail, serta Nidya Listiyono.


“Sampai hari ini jujur saja kami belum melihat seberapa besar kontribusi KKT kepada MBS, jangan sampai dari beberapa anak perusahaan yang dimiliki MBS hanya KKT yang sehat sedangkan yang lain perlu di suntik mati,” tambah Demmu.


Pihaknya menyayangkan pada kunjungan kerja ini PT KKT tidak dihadiri direktur utama sebagai pucuk pimpinan yang dapat mengambil keputusan langsung terutama berkaitan dengan permintaan seluruh data aset.


Oleh sebab itu, Komisi II mengundang PT KKT untuk menghadiri rapat kerja pada Senin (20/1) dengan membawa data seluruh aset sekaligus memaparkan perkembangan capaian kinerja mulai berdiri hingga sekarang. “Yang mau digali itu, apakah ada kendala PT KKT dalam melakukan perkembangan bisnis sehingga dinilai perlu bagi DPRD untuk mengambil peran,” bebernya.


Selain itu, dengan ditetapkannya Kaltim menjadi Ibu Kota Negara tentu akan memberikan imbas dan pengaruh yang besar terhadap industri termasuk pelabuhan yang diprediksi akan dipenuhi kapal-kapal besar. Sebab itu KKT tentu harus memiliki program untuk melakukan pengembangan dan persiapan lainnya. (hms)