Detail Berita

Dewan Sebut, Perusda Konstruksi Wajib Berdiri Sendiri

Kamis, 06 Februari 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Dewan Sebut, Perusda Konstruksi Wajib Berdiri Sendiri

HEARING : Komisi II DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Kaltim Binasarana Konstruksi (KBK), Rabu (5/2/2020) kemarin.

SAMARINDA. Evaluasi perkembangan perusahaan daerah (perusda) terus dikebut DPRD Kaltim melalui Komisi II. Rabu (5/2/2020) kemarin, Komisi II DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Kaltim Binasarana Konstruksi (KBK).

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT KBK, Husinsyah menyampaikan, perusda yang dinahkodainya dibentuk untuk mengakomodir investor yang berniat melakukan kerjasama dengan Pemprov Kaltim dalam bidang konstruksi dan menjalin kemitraan. “Selama ini, banyak investor yang sudah datang kepada kami. Hanya saja, setelah kita akomodir, sudah tidak ada tindaklanjutnya lagi,” terang dia.
Kendala yang dihadapi PT KBK saat ini dijelaskan Husin, sapaan akrabnya, yakni minimnya modal dari induk perusahaan, yakni MBS, membuat PT KBK tidak mempunyai kegiatan atau pekerjaan pada bidang konstruksi.
“Sampai sekarang modalnya untuk KBK belum ada. Sehingga, kami belum berani menerima pegawai atau staf untuk kegiatan. Karena ketika kami menerima pegawai, tapi tidak ada kerjaan, konsekuensinya kami harus memberikan gaji,” bebernya.
Saat ini dijelaskan Husin, pihaknya tengah menjalin kerjasama dengan PT Waskita Karya untuk rencana pembangunan Jalan Tol Teluk Balikpapan yang digagas oleh Pemkab PPU. “Pak Gubernur mendukung saja waktu itu, sehingga dibuatlah suatu konsorsium perusahaan yang namanya Tol Teluk Balikpapan (TTB),” jelas mantan Kepala Dinas PU Kaltim ini
Selain itu, PT KBK juga merencanakan terlibat dalam pembangunan Balikpapan Citiy Center di Balikpapan dan pembangunan perumahan transmigrasi swakarsa mandiri di Maloy, Kabupaten Kutai Timur. “Ini kegiatan sampai hari ini yang kami rencanakan. Tentunya kalau ingin maju, paling tidak perlu dukungan kesempatan dan dukungan pendanaan,” sebut dia.
Menganggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridian H Wang mengatakan, pihaknya akan mendorong PT KBK untuk berdiri sendiri sebagai Perseroda. “Pertimbangannya, PT KBK memiliki potensi dalam menyambut persiapan pembangunan IKN agar lebih mandiri, professional dan menguntungkan bagi PAD Kaltim,” ujarnya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta PT KBK menyusun Feasibility Studies (FS) terkait program pengembangan perusahaan ke depan. “Jadi, untuk mendukung perusda ini menjadi perseroda, perlu adanya rencana perogram, agar rekomendai kami lebih kuat,” jelas Politikus PDI Perjuangan ini.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Safuad. Menurutunya, perusda milik Pemprov Kaltim dalam pembangunan IKN harus dilibatkan. “Masa kita sebagai tuan rumah tidak dapat pekerjaan. Sedangkan orang dari luar pada dapat semua,” tuturnya.
Menurut Safuad, sudah saatnya PT KBK wajib berperan aktif dalam bidang konstruksi, khsusnya dalam pembangunan IKN. “Tapi harus juga siap secara menejemannya, dan siap bersaing dengan perusahaan dari luar,” tegas dia. (hms6)

 

SelengkapnyaBerita Terkait