Detail Berita

Masyarakat Keluhkan Sekolah Hingga Kenaikan Iuran BPJS

Selasa, 18 Februari 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Masyarakat Keluhkan Sekolah Hingga Kenaikan Iuran BPJS

SERAP ASPIRASI : Anggota DPRD Kaltim Syafruddin bersama masyarakat ketika melakukan reses di Balikpapan, beberapa waktu lalu.

SAMARINDA - Pembangunan infrastruktur sekolah dan jalan, serta persoalan kenaikan iuran BPJS masih menjadi keluhan utama mayoritas masyarakat Balikpapan saat Anggota DPRD kaltim Syafruddin melakukan serap aspirasi beberapa waktu lalu.

Saat melakukan serap aspirasi di Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan. Syafruddin mendapati sejumlah keluhan. Salah satunya terkait dengan terbatasnya jumlah sekolahan di daerah pemukiman padat. “Khususnya sekolah SMA dan SMK. Para orang tua meminta agar dibangunkan sekolahan. Karena memang di sana itu banyak anak sekolah,” sebut dia.


Tak hanya itu, masyarakat setempat, khususnya yang bermukim di kawasan Lamaru juga mengeluhkan persoalan akses jalan. Mereka mengakui, terhambatnya pembangunan jalan diakibatkan kepemilikan tanah milik PT Pertamina Hulu Sangsanga (PT PHS). “Memang ada lahannya, tapi itu milik PT PHS. Karena kepemilikan tanah itu, akbatnya pemerintah setempt tidak bisa membangunkan jalan,” terang pria yang akrab disapa Udin ini.


Agar pembangunan jalan dapat terlaksana, masyarakat meminta kepada DPRD Kaltim untuk menfasilitasi agar tanah tersebut segera dihibahkan kepada pemerintah setempat. Sehingga pembangunan jalan bisa dilakukan. “Jalannya memang dari dulu belum pernah diaspal, dan kondisinya juga berlobang. Sehingga memang perlu perhatian,” sebutnya.


Terlepas dari persoalan pembangunan infrastruktur, persaolan kenaikan Iuran BPJS juga menjadi keluhan sejumlah masyarakat Kota Minyak. Sehingga Pemprov Kaltim diminta untuk kreatif dan mencari solusi mengurangi beban masyarakat.


“Intinya, bagaiman caranya mengantisipasi dan mengurangi beban masyarakat terhadap kenaikan BPJS ini. Pemerintah harus melakukan pendataan ulang terkait masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi BPJS,” sarannya. (hms6)