Detail Berita

Enam Perusahaan PKP2B Segara Berakhir

Selasa, 25 Februari 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Enam Perusahaan PKP2B Segara Berakhir

Rombongan Komisi III DPRD Kaltim yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo saat melakukan konsultasi dengan Dirjen Minerba, Kementrian ESDM, Jumat (21/2/2020) lalu.

JAKARTA - Sejumlah perushaaan yang memegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan segera berakhir. Pelaksanaan kegiatan dan perizinan dari pusat tersebut dipastikan mendapatkan evaluasi dari DPRD Kaltim.

Sebelum izin itu berakhir, guna mengetahui manfaat lebih lanjut dari kehadiran PKP2B kedepannya, Komisi III DPRD Kaltim melakukan konsultasi ke Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jumat (21/2/2020) lalu.


Rombongan Komisi III DPRD Kaltim dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan didampingin Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Masud serta dihadiri seluruh anggota komisi.


Konsultasi dari DPRD Kaltim ke Dirjen Minerba Kementrian ESDM, yakni mengenai status PKP2B yang ada di Kaltim dan saat ini memasuki akhir kontrak. Ada enam perusahaan yang masuk memegang izin PKP2B dan akan segera berakhir.


Enam perusahaan tersebut diantaranya, PT Kendilo Coal Indonesia (KCI) berakhir 13 September 2021, PT Kaltim Prima Coal (KPC) berakhir 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama (MHU) berakhir 1 April 2022, PT Adaro Indonesia berakhir 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung (KJA) berkahir 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal yang berakhir 26 April 2025.


“Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi. Karena secara kontrak, PKP2B ini punya hak untuk diperpanjang, dan pemerintah punya komitmen untuk memperpanjang dengan peningkatan penerimaan bagi negara, dan bagi daerah setempat,” jelas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Minerba Sujatmiko.


Agar PKP2B ini semakin meingkatkan kontribusi dan manfaatnya bagi pemerintah dan masyarakat lokal kanjut dia, pengelolaan lingkungannya harus baik, “Termasuk pengelolaan pasca tambangnnya dilaksanakan dengan baik, serta program pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya,” kata Sujatmiko.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyampaikan, ada beberapa hal disampaikannya mengenai berakhirnya masa kontrak perusahaan pemegang izin KP2B di Kaltim. Seperti meminta penambahan dana bagi hasil (DBH) hingga penerapan Participating Interest atau PI seperti pada migas. “Usulan kami, agar PI itu dimasukkan daam pembahasan pembahasan Revisi RUU terkait Minerba,” sebut dia.


Dengan berakhirnya masa kontrak PKP2B, dan sebelum dilakukan perpanjang lagi. Sigit, sapaan akrabnya menegaskan, bahwa dalam proses penambahan masa kontrak, syarat-syaratnya harus diperketat. “Khususnya monitoring dan evaluasi terhadap lingkungan,” tegasnya.


Politikus PAN ini juga mengusulkan, pada skema pengakhiran tambang atau mining closure. DPRD Kaltim mendorong agar dibentuk tim. “Tugasnya untuk mengkaji bagaimana kondisi tambang saat ini, dan dampak terhadap karyawan nantinya seerti apa. Termasuk masyarakat sekitarnya,” beber Sigit.


Terdapat tiga usulan yang disampaikan Komisi III DPRD Kaltim terkait dengan berakhirnya masa kontrak PKP2B di Kaltim. Yakni meminta kontrak PKP2B tida diperpanjang. “Kalaupun diperpanjang, harus dengan catatan-catatan dan evaluasi. Atau terakhir diperpanjang dan evaluasi serta melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal,” tandasnya. (hms6)