Detail Berita

Gali Informasi Pengelolaan Pelabuhan Kariangau

Selasa, 25 Februari 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Gali Informasi Pengelolaan Pelabuhan Kariangau

Komisi II DPRD Kaltim saat melakukan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo IV) di Makassar, Jumat (21/2/2020) lalu.

MAKASSAR - Mengejar target penyelesaian seluruh perusda hingga akhir februari, DPRD Kaltim melakukan kerja cepat. Jumat ( 21/2/2020) lalu, Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV, di Makassar.

Kunjungan tersebut dalam rangka menggali informasi mengenai pola bisnis pengelolaan Pelabuhan Kariangau, Balikpapan, yang mana pengelolaan pelabuhan tersebut melibatkan Pemprov Kaltim dalam hal ini Perusda MBS dengan Pelindo IV.


Ketua Komsi II DPRD Kaltim Veridiana H Wang menyampaikan, sejak adanya kerjasama MBS dengan Pelindo IV dalam pengelolaan Pelabuhan Kariangau, Balikpapan pada 2009 lalu, DPRD Kaltim belum menerima rincian data lengkap kerjasama tersebut.


“Maka dari itu, kami datang ke Pelindo IV ini untuk meminta data kerja sama itu. Tujuannya, supaya kami mengetahui sejauh mana prospek kerja sama dalam pengelolaan pelabuhan ini,” sebut perempuan yang akrab disamap Veri ini.


Pasalnya, pengelolaan Pelabuhan Kariangau punya prospek bisnis yang cukup menjanjikan sebagai tambahan penghasilan bagi pendapatan asli darah (PAD). Apalagi kata Veri, baik Pemprov Kaltim, maupun Pelindo mempunyai saham yang sama di pelabuhan tersebut.


Kerjasama kedua perusahaan tersebut kemudian menghasilkan anak perusahaan yakni PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Tugasnya untuk mengelola bisnis yang ada di pelabuhan. “Kerjasama itu telah diadendum, dan menyerahkan kepada anak perusahaan untuk mengelola saham MBS dan Pelindo IV,” sebut dia.


Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menambahkan, seiring berjalan waktu, baik MBS maupun Pelindo IV berencana melakukan pengembangan bisnis. “Hanya saja, sebelum dilakukan pengembangan bisnis, tentu harus ada namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” bebernya.


Baik MBS maupun Pelindo dikatakan Demmu, sapaan akrabnya, tidak boleh teribat secara langsung dalam pengembangan usaha tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. “Intinya, mereka tidak boleh melakukan bisnis di dalan KKT, kecuali ada ademdum lagi,” tegasnya.


Meski demikian, agar sama-sama menguntungkan, Komisi II mendorong, MBS maupun Pelindo membuat adendum kerja sama kembali. “Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kerjasam ini masih relevan atau tidak. Kalau sudah tidak relevan, boleh lah diadendum kembali,” kata Demmu.


Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim Bagus Susetyo. Ia menyampaikan bahwa, prospek pengembangan bisnis KKT cukup menjanjikan. Apalagi dalam menyambut lahirnya IKN. “Kita hanya mau ada yang bisa diandalkan sebagai sumber PAD selain SDA. Tapi juga menejemnnya harus diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan persoalan kedepannya,” terang Politikus Gerindra ini.


Iaberharap, karena perospe bisnis pelabuhan cukup menjanjikan, bisa sejalan dengan peningkatan PAD. “Saat ini pemprov hanya dapat komisi tetap tiga persesn dari total saham ditambah deviden. Kalau bisa dengan prospek yang cukup menjanjikan, PAD bisa ditambah,” harap Bagus.


Untuk diketahui, PT KKT merupakan perusahaan patungan dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan Pemprov Kaltim yang dibentuk untuk mengelola dan memberikan jasa kepelabuhanan di Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur.


Dimana untuk tahap awal PT KKT akan mengoperasikan Terminal Petikemas yang diharapkan akan memberikan pelayanan secara efisien dari segi waktu dan biaya sehingga dapat menunjang perekonomian di Pulau Kalimantan khususnya Propinsi Kalimantan Timur.


Dari segi pembagian saham, Baik Pemprov Kaltim maupun Pelindo sepakat untuk memberikan saham 50:50. Pemprov Kaltim melalui MBS memberikan lahan seluas 72.5 hektare. Sedangkan Pelindo IV memberikan saham berupa pelabuhan. (hms)