Detail Berita

Gali Peluang Jalan Tol Gratis Atau Harusnya Naik Bertahap

Rabu, 08 Juli 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Gali Peluang Jalan Tol Gratis Atau Harusnya Naik Bertahap

SAMARINDA - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja dengan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/7/2020). Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas tarif jalan tol yang dinilai cukup mahal.

Hadir dalam pertemuan itu Direktur Keuangan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda Adik Supriatno, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu, Sekretaris Komisi II Bagus Susetyo, dan sejumlah anggota komisi II Nidya Listiyono, Sutomo Jabir, dan Sapto Setyo Pramono.


Baharuddin Demmu mengatakan pihaknya meminta pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk dapat menggali peluang jalan tol dari berbayar menjadi gratis. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keringanan dan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, alasan utama kenapa idealnya tidak berbayar adalah karena tol Balikpapan-Samarinda merupakan yang pertama di Kaltim, selain itu Kaltim salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara, sehingga selayaknya mendapatkan perhatian lebih.

“Siapa tau presiden memberikan kebijaksanaan untuk tol Kaltim di gratiskan, dan mengalihkan profit ke proyek lain. Apalagi kan Kaltim akan menjadi ibu kota baru, jadi tidak rugi lah hitungannya juga untuk pengembangan pembangunan,” tuturnya.

Adapun alternatif lain yakni pengerjaan proyek-proyek pembangunan pemerintah harus melalui tol ini agar arus lalu lintas bisa meningkat. Jadi intinya bagaimana tol itu tidak hanya orientasi profit saja tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat.


Hal serupa diutarakan Sapto Setyo Pramono yang meminta agar penetapan tarif tol juga memperhatikan kemampuan masyarakat. Sebab dengan penetapan Rp 1.300 per km dinilai cukup mahal karena sepanjang Samarinda-Balikpapan total bisa mencapai Rp 80 ribu.


“Bagaimana investasi tetap jalan atau tidak dirugikan, akan tetapi meminta ruang agar pengurangan tarif tol. Memang yang menentukan kebijakan ini pemerintah pusat sebab itu komisi II mendorong pemerintah agar bisa membuat berbagai kemungkinan,” harapnya.


“Saran agar penerapan kenaikan tarif bisa bertahap tidak sekaligus. Misanya, ditahun pertama berapa, ditahun kedua naik sedikit dan seterusnya sampai batas normalnya. Jadi tidak menyusahkan masyarakat terleh dikondisi pandemi covid-19 yang melumpuhkan perekonomian,” tambahnya.


Direktur Keuangan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda Adik Supriatno menjelaskan bahwa pihaknya khawatir apabila tarif tol diturunkan maka akan merefek besar karena membuat investor berhitung ulang untuk berinvestasi.

“Jalan Tol Balsam merupakan salah satu proyek PSN yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Karena sudah masuk proyek PSN maka status tol Balsam kewenangannya berada di pusat,” jelasnya.

Ia menyebutkan breakeven points dari jalan tol dimaksud baru akan tercapai dengan prediksi selama 45 tahun kedepan. ”Tol itu memang dasarnya dibiayai oleh pengguna jalan. Awalnya tarif Rp 1000 per km akan tetapi karena ada perbaikan dan pembenahan terkait kontur tanah maka ditetapkan menjadi Rp 1.300,” pungkasnya. (hms4)