Detail Berita

DPRD Paser Konsultasi Ke Karang Paci

Senin, 13 Juli 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
DPRD Paser Konsultasi Ke Karang Paci

Anggota DPRD Paser saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kaltim yang diterima oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dan Kabag Persidangan dan Humas Hj. Norhayati.

SAMARINDA - Sejumlah Anggota DPRD Paser melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kaltim dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait permasalahan listrik dan jalan yang ada diwilayah Paser, Kamis (9/7) lalu.

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser Fadli Imawan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dan Kabag Persidangan dan Humas Hj. Norhayati.


Fadli Imawan mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan guna melakukan percepatan pembangunan dalam arti luas. Namun begitu, pemerataan seakan masih sulit untuk dicapai.


Ia mengatakan, Kabupaten Paser yang sudah 60 tahun berdiri tetapi masih ada kawasan yang terisolir dan jauh dari maju serta berkembang disebabkan belum tersentuh penerangan atau listrik dan parahnya kondisi infrastruktur jalan. Seperti Kecamatan Tanjung Harapan dan Samu. Disebabkan faktor kondisi jalan yang memprihatinkan sehingga laju pembangunan masih tertinggal dibandingkan kecamatan lainnya.


Kondisi hampir serupa juga terjadi di Kecamatan Batu Engau, tepatnya di empat desa yaitu Desa Penguren Jaya, Lomu, Segendang dan Riwang yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Padahal, tahun 2020 sebelum pandemi covid-19 sudah dilakukan pemasangan tiang listrik. Akan tetapi belum ada tindak lanjutnya.


“Keempat desa tersebut berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Harapan. Jalannya berlubang, apalagi musim hujan luar biasa rusak parah, padahal akses utama karena alternatif lain hanya melalui sungai,” jelasnya.


Oleh sebab itu, pihaknya meminta bantuan DPRD Kaltim agar dapat dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Terlebih untuk perbaikan jalan sepanjang 90 Km itu memerlukan biaya besar yang diperkirakan Rp 100 miliar.


“Kami (DPRD Paser) sudah sampaikan ke anggota DPRD RI Dapil Kaltim Ibu Hetifah dan berjanji untuk diperjuangkan agar mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.


Parahnya, lanjut Fadli Imawan, jalan ini dulunya merupakan jalan provinsi akan tetapi sekarang non status. Oleh sebab itu, pihaknya meminta perhatian pemerintah provinsi dan pusat. Terlebih lagi, lokasinya berdekatan dengan rencana pusat Ibu Kota Negara (IKN).


“Harapan besar dalam waktu yang tidak terlalu lama pimpinan dan anggota DPRD Kaltim bisa melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah desa dimaksud agar bisa merasakan apa yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat,” harapnya.


Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengaku prihatin atas apa yang dirasakan oleh warga di kawasan yang masih terisolir itu. Dia meminta kepada Pemkab Paser membangun koordinasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius.


Makmur mengatakan provinsi akan memperjuangkan dalam bantuan keuangan saat pembahasan APBD Kaltim oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).


“Nanti akan dievaluasi, intinya skala prioritas mana yang memang mendesak serta diperlukan oleh masyarakat itu menjadi utama untuk dibantu dan medapat porsi yang maksimal yang tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan provinsi,” katanya.


Politisi Golkar itu menyebutkan hal ini akan disampaikan ke komisi pembidangan agar dibahas dalam rapat dengan mitra kerja khususnya berkaitan dengan PLN dan Dinas PUPR untuk dapat ditindaklanjuti.
“Kalau jalan kan paling tidak dilakukan pengerasan dan penutupan lubang-lubang itu skala pendeknya. Sedangkan jangka panjang memang harus dibangun permanen baik beton atau aspal,”pungkasnya. (hms8)