Detail Berita

Perlu Jalin Komunikasi Banyak Pihak

Senin, 14 September 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Perlu Jalin Komunikasi Banyak Pihak

Hearing Komisi IV denganKepala Disnakertrans Kaltim, Dinas Perkebunan (Disbun), Disnakertrans Kubar, DPD SPN Kaltim, DPC SPN Kubar, dan Direktur PT. Kutai Argo Lestari Kubar, baru-baru ini.

SAMARINDA – Menikdaklanjuti laporan karyawan yang tergabung dalam DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kaltim dan DPC SPN Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terkait dugaan pelanggaran hak-hak karyawan yang dilakukan perusahaan yaitu tentang upah yang terlambat, upah yang tidak sesuai dengan UMR dan permasalahan hak-hak fasilitas mengenai iuran BPJS yang tidak bisa diklaim karyawan.

Untuk itu, Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Disnakertrans Kaltim, Dinas Perkebunan (Disbun), Disnakertrans Kubar, DPD SPN Kaltim, DPC SPN Kubar, dan Direktur PT. Kutai Argo Lestari Kubar, Selasa (8/9) lalu.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPD SPN Kornelis Wiriyawan Gatu meminta agar membuat sebuah perjanjian bersama yang dibuat antara PT. Kutai Argo Lestari dengan para karyawan mengenai upah yang dibayarkan, hal ini dimintanya untuk tidak membuat para karyawan menjadi frustasi.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub selaku pimpinan rapat mengatakan, hal ini harus ditangani secara serius. Berbagai pihak baik dari Disbun dan Disnaskertrans Provinsi dan Kabupaten akan terlibat didalam pengawasan masalah ini.

“Hal ini menjadi persoalan yang serius, karyawan harus merasakan kelayakan serta fasilitas perlindungan oleh pemerintah” ujarnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin memberikan masukan bahwasanya hal ini perlu dikomunikasikan mengenai kontrak kerja karyawan dengan perusahaan, meyakinkan komitmen perusahaan dengan karyawan agar permasalahan ini bisa diselesaikan. Untuk mendapatkan titik terang dari masalah yang ada ini.

“Perusahaan tetap dapat bekerja, dan karyawan dapat bekerja dengan baik agar tidak ada yang merasa dirugikan” katanya.

Rusman Yaqub menambahkan, dengan begitu keputusan bersama diakhir, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong agar membuat perjanjian bersama yang mana perjanjian tersebut didaftarkan kepengadilan terkait dengan penundaan pembayaran upah.

“Kami Komisi IV mendorong agar PB (perjanjian bersama) ini bisa secepatnya dibuat agar masalah ini bisa terselesaikan, baik dari jalur musyawarah maupun jalur hukum” tutupnya.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid, dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim diantaranya Fitri Maisyaroh, Puji Setyowati, serta Jawad Sirajuddin.(adv/hms8)