Detail Berita

Komisi III Jadwalkan Panggil Dishub Kaltim

Senin, 21 September 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Komisi III Jadwalkan Panggil Dishub Kaltim

ASPIRASI - Sejumlah anggota Komisi III DPRD Kaltim yang dipimpin Hasanuddin Mas’ud ketika menerima dokumen dari perwakilan demonstrasi dari Gabungan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kaltim terkait rubuhnya Hanggar Bandara APT Pranoto Samarinda, Jumat (18/9/2020).

SAMARINDA - Komisi III DPRD Kaltim menjadwalkan akan memanggil Dinas Perbuhungan Kaltim, KPA , PPTK, Konsultan Manajemen serta kontraktor pembangunan Bandara APT Pranoto Samarinda. Pemanggilan itu berkaitan dengan kasus runtuhnya hanggar di Tahun 2013.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ketika menerima perwakilan demonstrasi dari Gabungan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kaltim (GMPPKT), Jumat (18/9/2020).

”Pemanggilan itu sendiri akan dijadwalkan minggu depan. Ini dilakukan untuk mengkonfirmasi terkait kebenaran apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan mahasiswa sebab itu juga berkaitan dengan hasil laporan pemeriksaan BPK,” sebut Mas’ud pada rapat yang dihadiri Syarkowi V Zahry, Muspandi, Mimi Meriami Br Pane, dan Rima Hartati.

Koorlap aksi GMPPKT Adhar mengatakan berdasarkan temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim Tahun 2015 dijelaskan bahwa di 2012 PT Adhi Tanjung selaku kontraktor atau penyedia jasa tidak mampu mengerjakan proyek paket III pekerjaan bangunan penunjang tepat waktu sehingga progres fisik pembangunan tidak mencapai 100 persen sampai pada Tahun 2014 dan hanya mencapai 89 persen saja.

Namun ada permasalahan yang lebih buruk yang terjadi yaitu runtuhnya hangar BSB pada 25 Desember 2014. Hal ini menjadi dasar kecurigaan bahwa dugaan material bangunan tidak sesuai spesifikasi sehingga mutu bangunan asal-asalan dan akibatnya hangar BSB tersebut runtuh.

 

“Saat itu kontraktor berjanji akan bertanggungjawab dan memperbaiki sampai dengan 22 Januari 2014 akan tetapi hingga sekarang belum ada tanda diulainya pembangunan kembali konstruksi rangka baja untuk bangunan hangar tersebut sehingga seharusnya kontraktor dikenakan denda sebesar Rp409 juta,” jelasnya.

 

Kemudian lanjut dia pada 21 Februari 2015 memang pekerjaan hangar telah selesai namun harusnya denda menjadi sebesar Rp818 juta sekian. Oleh sebab pihaknya meminta kepada DPRD Kaltim untuk mengambil langkah awal agar menindaklanjuti laporan dimaksud sebab ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab yaitu Kadis Perhubungan Kaltim, KPA , PPTK, Konsultan Manajemen serta kontraktor atau penyedia jasa pada saat itu.(adv/hms4)