Detail Berita

Pemprov dan DPRD Kaltim Setujui Perubahan APBD

Selasa, 22 September 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Pemprov dan DPRD Kaltim Setujui Perubahan APBD

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo serta Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi ketika penandatanganan persetujuan antara DPRD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

SAMARINDA - DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke – 29 yang dilaksanakan baik secara langsung maupun secara virtual dengan agenda Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Terhadap Raperda  Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Menjadi Perda, Penandatanganan Persetujuan Antara DPRD dengan Gubernur Kaltim, dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Kaltim, Senin (21/9).

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK selaku pimpinan rapat mengatakan, DPRD Kaltim telah melakukan beberapa tahapan tentang pembahasan raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dengan penuh tanggungjawab serta rasa kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

 

“Perubahan APBD tahun anggaran 2020 tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara,” kata Makmur.

 

Sekretaris Dewan Muhammad Ramadhan dalam penyampaian laporan Banggar mengatakan bahwa Banggar DPRD Kaltim telah mencermati Raperda tentang P-APBD tahun anggaran 2020. Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan beberapa kegiatan yang perlu diadakan penyesuaian. Hal ini sejalan dengan adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro baik ditingkat regional maupun lokal yang tidak sesuai lagi dengan asumsi KUA.

 

“Serta hasil evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah dan hasil perhitungan SiLPA tahun 2019, untuk menyesuaikan kondisi tersebut terhadap perubahan-perubahan dimaksud diatas, maka diadakan penyesuaian terhadap kebijakan umum anggaran tahun 2020,” beber Ramadhan.

Ramadhan menambahkan, hal ini dapat dimungkinkan karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

“Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan serta kadaan darurat dan atau keadaan luar biasa,” tambahnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya mengapresiasi kinerja DPRD Kaltim, khususnya Banggar yang telah melakukan proses pembahasan dan penilaian terhadap Rancangan P-APBD 2020, dan telah melalui beberapa tahapan rapat paripurna. Tentu dengan harapan, akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan dan penganggaran, maupun pengelolaan keuangan daerah di Kaltim.

“Saya harap kerjasama Pemprov dengan DPRD Kaltim dapat menjadi modal dasar untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan proses pelaksanaan pembangunan,” ucap Isran.

Turut mendampingi pimpinan rapat, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo serta dihadiri sejumlah anggota Dewan dan OPD baik langsung maupun secara virtual. (adv/hms8/hms4)