Detail Berita

Komisi II Sepakat Manajemen PT AKU Akan Dirombak Habis

Rabu, 23 September 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Komisi II Sepakat Manajemen PT AKU Akan Dirombak Habis

Komisi II DPRD Kaltim rapat dengar pendapat dengan Dinas Perkebunan Kaltim, Biro Ekonomi dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Selasa (22/9/2020) terkait PT Argo Kaltim Utama.

SAMARINDA - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merombak habis pimpinan dan manajemen PT Argo Kaltim Utama. Semua itu dimaksudkan untuk merecovery perusahaan daerah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Perkebunan Kaltim, Biro Ekonomi dan Biro Hukum Setdaprov Katim, Selasa (22/9/2020).

Rapat itu dihadiri sekretaris dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Kaltim yakni Bagus Susetyo, Sapto Setyo Pramono, Safuad, Sutomo Jabir, dan Nidya Listiyono. Hadir pula Akhmed Reza Fahlevi dan Ali Hamdi.

Verdiana menuturkan rapat tersebut dimaksudkan untuk membahas tentang laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltim dan LSM tentang PT AKU yang dinilai banyak merugikan daerah. “Penyertaan modal yang diberika Kaltim kepada PT AKU total sudah mencapai Rp27 miliar, sedangkan berdasarkan pemeriksaan BPK total Rp32 miliar,” ujarnya.

“Komisi II menawarkan kepada pemerintah melalui dinas terkait yang hadir serta seluruh anggota komisi II terkait apa yang nanti akan direkomendasikan kepada PT AKU. Setelah masing-masing menyampaikan pandangan dan pendapatnya berdasarkan hukum dan sektor ekonomi maka bersepakat agar PT AKU tetap berjalan namun harus berganti direktur dan direksinya,” tambahnya.

Karo Ekonomi Setdaprov Kaltim Nazrin menjelaskan bahwa terkai PT AKU pemerintah provinsi sudah membentuk tim  di Tahun 2019 yang diketuai Sekdaprov Kaltim dan anggota didalamnya terdiri dari biro hukum, biro ekonomi, Itwil dan lainnya untuk menelusuri aset bergerak maupun tidak bergerak.

Kasus ini sendiri sudah ditangani pihak berwajib dan pihak Kejati Kaltim bahkan direktur nya sudah ditahan dan dalam proses hukum. “Total penyertaan modal Kaltim ke PT AKU Rp 27 miliar, adapun perhitungan BPK Rp 32 miliar itu dihitung dengan total utang,”jelasnya.

Biro Hukum Setdaprov Kaltim Ahmad Basuki mengatakan tidak perlu ada Perda baru kecuali dilakukan pembubaran dengan acuan UU Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk pergantian pengurus cukup melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

“Perusda dibentuk melalui Perda jadi kalau mau membubarkan ya melalui mekanisme Perda baru. Kalau mengganti pengurusnya cukup dengan RUPS, sejauh ini pemegang saham milik Pemprov Kaltim jadi tinggal rapat lakukan pergantian,” sebutnya.(adv/hms4)