Detail Berita

Pembahasan KUA-PPAS APBD Kaltim 2021 Menganut Prinsip Skala Prioritas

Selasa, 13 Oktober 2020 | Oleh: Humas DPRD Prov
Pembahasan KUA-PPAS APBD Kaltim 2021 Menganut Prinsip Skala Prioritas

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo didampingi Sekdaprov Kaltim M Sabani ketika memimpin rapat Kerja lanjutan Banggar dan TAPD Kaltim membahas KUA-PPAS APBD Kaltim 2021.

SAMARINDA. Badan Anggaran DPRD Provinsi Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kaltim melakukan rapat membahas lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2021, Senin (12/10/2020).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Sigit Wibowo dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sabani. Hadir pada pertemuan itu sejumlah Anggota Banggar seperti Safuad, M Syahrun, Baba, Ely Hartati Rasyid dan lainnya.

Samsun mengatakan pada rapat kali ini pihak DPRD menyampaikan sejumlah masukan yang didapat melalui aspirasi masyarakat maupun ketika terjun langsung ke lapangan melihat apa yang menjadi kekurangan sehingga perlu dicarikan solusi.

“Jadi rekan-rekan Anggota DPRD Kaltim kan banyak turun tiap daerah sesuai dapil masing-masing, termasuk ketika reses baik menyangkut persoalan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan perhatian khusus,” katanya.

Pihaknya berharap agar berbagai usulan masyarakat terlebih dibidang sarana dan prasarana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik jalan, jembatan dan lainnya agar bisa menjadi prioritas dalam KUA-PPAS.

Pasalnya, Politikus PDIP itu menilai apa yang menjadi usulan masyarakat tersebut sudah sesuai dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Musyawaran Perencanaan Pembangunan mulai di tingkat kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi.

“Hanya memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda bahwa anggaran provinsi memang terbatas sehingga harus benar-benar bijak dalam memasukan program prioritas. Jadi tidak mungkin seluruh aspirasi masyarakat bisa terpenuhi dalam satu tahun anggaran ini. Bertahap lah, bisa di P-APBD 2021,” jelasnya.

Sekdaprov Kaltim M Sabani menuturkan pada rapat Banggar dan TAPD Kaltim sebelumnya membahas tentang pendapatan daerah, sedangkan rapat kali ini membahas tentang rencana pendapatan sebab ada penurunan pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sehingga diperlukan penyesuaian belanja-belanja. “ini yang kita (TAPD Kaltim, red) sampaikan ke Banggar mana saja yang perlu dikritisi,” ujarnya.

Adapun belanja yang sementara masuk dalam prioritas bidang kesehatan khsusunya penanganan dan pencegahan covid-19. Selain itu bidang pendidikan, infrastruktur hingga pertanian dalam arti luas. “Jalan-jalan provinsi yang masih perlu ditingkatkan,” sebutnya.(adv/hms4/hms5)